Komitmen yang tinggi dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik terlihat jauh sebelum adanya UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).  Satu di antaranya berupa terbentuk dan beroperasinya UPT Plaza Informasi di bawah naungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo).

 

UPT Plaza Informasi merupakan sebuah UPT pelayanan informasi terpadu Pemda DIY melalui beragam jenis layanan informasi yang dapat diakses dengan sangat mudah oleh publik, baik dalam format kekinian sesuai perkembangan TIK maupun bagi para generasi terdahulu yang kurang dan belum memahami TIK dengan baik. Jenis layanannya yakni Perpustakaan Publikasi Pemerintah, Pengadaan Pameran, Layanan Informasi On-Line, Layanan Call Center, Presentasi Massal, Layanan Perpustakaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Media Center, dan SMS Gateway.

 

Sejalan dengan berlakunya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada tahun 2010, Gubernur DIY meresponnya dengan:

  1. Membentuk Komisi Informasi Provinsi pada tahun 2010, namun baru selesai tahun 2011 sebagai akibat adanya dinamika lokal. Kepengurusan periode I dilantik pada November 2011 untuk masa bakti sampai dengan 2015. Legalitas yang mendasari kerja Komisi Informasi DIY adalah Peraturan Gubernur DIY Nomor 35 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi.
  1. Membentuk PPID dengan menunjuk Kepala Dishubkominfo DIY sebagai PPID Utama melalui SK Gubernur Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu Pemda DIY.
  2. Mengeluarkan pedoman pengelolaan informasi publik melalui Pergub Nomor 30/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Sebagai tindaklanjutnya kemudian dikeluarkan maklumat berupa poster yang berisi ajakan kepada Badan Publik untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi  publik dengan judul Ayo Buka Informasi-Buka Info Publik Bukan Ancaman.

 

Dorongan komitmen kuat dari Gubernur telah membuat banyak hal dapat dilakukan dan dicapai oleh PPID Utama Pemda DIY dan juga Komisi Informasi Daerah (KID) dalam implementasi keterbukaan informasi publik,  yakni:

  1. Terbentuknya PPID Utama di seluruh kabupaten/kota se-DIY pada tahun 2012. PPID Utama Kabupaten/Kota awalnya berada di Bagian Humas Setdakab/kot, namun seiring perubahan kelembagaan sekarang ketugasan PPID Utama diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
  2. Terbentuknya Forum PPID Pemda se-DIY pada 18 Desember 2012 yang diiniasi oleh KID DIY dengan dukungan PPID Utama Pemda DIY. Manfaat paling terlihat nyata dari Forum PPID adalah terjalinnya koordinasi dan komunikasi antarPPID.  Melalui pertemuan-pertemuan rutin, antarPPID dapat saling berbagi pengalaman dan kendala yang dihadapi yang berujung pada kesepahaman untuk melakukan perubahan di internal masing-masing.  Melalui  Forum PPID ini pula tiap PPID dipacu untuk lebih mengimplementasikan keterbukaan informasi , dengan membuat Standar Operating Procedure (SOP), menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan melakukan Uji Konsekuensi yang melahirkan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK).

 

Dalam hal Monev Keterbukaan Informasi Publik/Pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat, posisi PPID Utama Pemda DIY  hampir selalu masuk 10 besar.  Tahun 2017 menempati ranking ke-9. Tahun 2018  sistem pemeringkatan ditinggalkan oleh KI Pusat dan beralih ke skor/kluster.   Tahun itu perolehan DIY agak melorot yakni 53,18 (kualifikasi Kurang Informatif).  Namun tahun 2019 melesat ke 90,15 poin atau masuk kualifikasi Menuju Informatif atau hanya 1 tingkat di bawah kualifikasi terbaik (Informatif).

 

Sesuai amanat pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID wajib melakukan Uji Konsekuensi sebelum menyatakan sebuah informasi sebagai informasi yang dikecualikan/ditutup/tidak dapat diakses oleh pulik. PPID Pemda DIY sendiri pada tahun 2020 melakukan inovasi terkait Uji Konsekuensi, yakni melalui apa yang disebut Uji Konsekuensi Komprehensif.  Disebut komprehensif karena pada prosesnya tidak hanya melibatkan PPID Utama dan PPID Pembantu (termasuk Tim Pertimbangan), namun juga menghadirkan Tim Eksternal yakni 1 orang pegiat keterbukaan informasi publik,  1 perwakilan LSM dan 1 orang akademisi. 

 

Ketiganya dipilih karena memiliki rekam-jejak yang dinilai cukup memadai terkait implementasi keterbukaan informasi publik di DIY, antara lain melalui upaya advokasi masyarakat di pasar-pasar tradisional untuk melek terhadap keterbukaan informasi publik,  bekerja sama dengan Komisi Informasi Daerah DIY mendorong implementasi keterbukaan, menjadi tim seleksi calon komisioner KID DIY dan kerja-kerja mendorong keterbukaan lainnya termasuk uji akses ke beberapa Badan Publik sebagai upaya mendorong implementasi keterbukaan informasi yang lebih baik.  

 

Tim Eksternal menyambut baik Uji Konsekuensi Komprehensif  dan menilainya sebagai pertanda dan bukti bahwa Pemda DIY memiliki komitmen kuat untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Kesepahaman dengan Tim Eksternal ini dapat disebut sebagai salah satu kunci sukses karena review dan pendapat dari pihak luar, faktanya,  dapat mendobrak sikap defensive OPD/PPID Pembantu yang cenderung menutup informasi. Hasilnya, item informasi dikecualikan dalam DIK 2019  yang berjumlah 107 item dapat dipangkas menjadi hanya  41 item. Sesuai amanat regulasi, pengecualian informasi publik melalui Uji Konsekuensi dilakukan secara hati-hati, bersifat ketat dan terbatas.  Artinya harus benar-benar mendasarkan pada regulasi yang jelas dan tidak hanya berlandaskan asumsi-asumsi tanpa dasar.